• Jumat, 19 Agustus 2022

Massa GEMMPAR Minta Kejati Riau Usut Dugaan Kasus di Kabupaten Siak

- Kamis, 10 Maret 2022 | 15:49 WIB

PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Sebanyak 50 orang massa aksi mengatasnamakan Aliansi Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemuda Pemantau Riau (GEMMPAR) Riau Indonesia, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (10/3/2022).
 
Kedatangan massa dari aliansi GEMMPAR tersebut bertujuan meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengusut kasus dugaan yang terjadi di kabupaten Siak.
 
Koordinator Umum Aliansi GEMMPAR, Erlangga kepada media menyebutkan, ada indikasi dugaan penjualan aset atau lahan milik negara di kabupaten Siak.
 
"Kami mendesak Kejati Riau untuk mengusut tuntas dugaan Perusahaan Sarana Pembangunan Siak (SPS) BUMD diduga menjual lahan milik Negara (aset Pemerintah Kabupaten Siak) seluas 20 hektare kepada PT Kapitol diduga sebesar Rp 8,7 milyar dan juga diduga menjual lahan seluas 15 hektare kepada PT ORI diduga sebesar Rp 7,9 milyar," ujar Erlangga.
 
Ia mengharapkan, pihak-pihak yang terindikasi terlibat dugaan tersebut untuk segera diperiksa.
 
"Ketika ada indikasi dugaan pidana itu, saya pikir sangat lama sekali prosesnya, bahkan ada jalan di tempat. Entah apapun yang terjadi, kita tidak tahu. Tapi kalau perdata atau sengketa, cepat prosesnya," sebut Erlangga.
 
Sambung Erlangga, kami juga mendesak Kejati Riau untuk mengusut tuntas dan mengaudit gedung daerah Sultan Syarif Kasim Il yang berada di Kabupaten Siak yang dibangun pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2016.
 
Pembangunan gedung tersebut, dinilai Erlangga, diduga menghabiskan anggaran lebih kurang Rp 135 Milyar diduga adanya suap sebesar Rp 5 Milyar yang diberikan oleh perusahaan pemenang PT Hutama Karya kepada Kadis PU Siak Irving Kahar yang diduga uang tersebut sebagai imbalan pemenang tender perusahaan sebanyak 3 kali berturut-turut.
 
"Kami juga mendesak Kejati Riau untuk memeriksa Bupati Siak Alfedri dan Kadis PU Siak Irving Kahar, Kadis Kesehatan Siak Dr Tony Chandra, dan Bahasin Baseng (Kontraktor dan Pemilik Modal,-red), atas dugaan pengaturan monopoli pemenangan proyek APBD Kabupaten Siak, serta mengaudit APBD Kabupaten Siak di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PU Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim)," sebutnya.
 
Masih dibeberkan Erlangga, kami juga meminta Kejati Riau untuk mengusut tuntas adanya dugaan aliran dana sebanyak Rp 9 milyar diduga untuk memuluskan kegiatan proyek pembangunan gedung PT BSP diduga ke Bupati Siak Alfedri, oknum pimpinan dinas PU Tarukim Siak dan oknum pimpinan PT BSP.
 
"Kejati Riau pada 11 Februari 2022 menerbitkan surat permohonan bantuan Hukum untuk penyelesaian permasalahan dalam kegiatan pembangunan Gedung PT BSP tahun 2021. Surat bernomor B-B37/L.4/Gp.2/02/2022 ditandatangani langsung Kajati Riau selaku Jaksa Pengacara Negara, Jaja Subagja. Dalam surat itu disebutkan pihak PT BSP sebagai KPA/PPK dan pihak PT Brahmakerta Adiwira tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana di kontrak terlebih pekerjaan pembangunan gedung PT BSP tetap berjalan meskipun telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK. Sehingga, berpotensi menjadi permasalahan hukum," urainya.
 
Erlangga juga mengaku belum ada wacana untuk ke Kejaksaan Agung. Namun Erlangga juga menyebutkan akan terus rutin mendorong dan menyuarakan persoalan ini walau menunggu sampai 2024.(ift)

Editor: Administrator

Terkini

Ketua PMI Riau Apresiasi Kinerja PSMTI Riau

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:33 WIB

Sampah Menumpuk di Parit Samping Kantor DLHK Riau

Kamis, 4 Agustus 2022 | 14:07 WIB
X